ABOUT ISLAM

Minggu, 20 Februari 2011

VICEGERENT ON EARTH

In Islam, ownership in an absolute sense belongs to God (Allah). The earth and its natural resources are God’s blessings.


First, “To Allah belongs all that the heavens and earth contain” (Qur'an, 2:284). Second, “ Do you not see how Allah has subdued to you all that is in the earth?” (Qur'an, 22:65). Third, “God has subjected to you what the heavens and the earth contain, and all is from God” (Qur'an, 45:13).


The Quran also indicates that God has created man as God deputy on earth to enjoy and protect God’s creation. First, “God said to the angels; “I will create a vicegerent on earth” (Qur'an, 2:30). Second, “It is God who hath made you the inheritors of the earth” (Qur'an, 6:165).



It is important to remember that Islamic economics is of a normative form. Thus, the use of these resources is subject to Islamic norms of moderation and avoidance of wastefulness.



The earth and its resources must be protected for all generations to come. In a few words, Islamic social justice demands intergenerational equity as well. This suggests that while we are allowed to use these resources for our own benefits, we must also protect them for our progeny.



Consequently, Islamic economics could resolve a major problem that has preoccupied Western economists for a long time, namely, the problem of negative externalities and its impact on the environment.


In Islam, the earth and its resources belong to God, and moslems are obligated to protect these resources for future generations. Consequently, Islamic norms will not allow one to benefit from these resources and impose cost on others.


A complete application of Islamic norms will eliminate the problem of negative externalities and provide a safeguard for environmental protection.

Minggu, 13 Februari 2011

UMAT ISLAM SEBAGAI KORBAN PROVOKASI

Umat Islam hendaknya berkenan mengendalikan diri, karena ada gerakan untuk memprovokasi Umat Islam. Provokasi bertujuan untuk membuat Umat Islam marah atau emosional, yang selanjutnya kemarahan Umat Islam ini akan disiarkan ke seluruh dunia, melalui media cetak, dan elektronik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.


Lihatlah pengalaman di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada awal tahun 2011. Umat Islam setempat marah kepada Jema’at Ahmadiyah, karena terpancing oleh provokasi sekitar 15 – 20 orang anggota Jema’at Ahmadiyah yang datang dari Bekasi, yang datang ke salah satu rumah anggota Jema’at Ahmadiyah di Cikeusik.


Saat Umat Islam bentrok dengan Jema’at Ahmadiyah, maka kejadian itu segera direkam dan segera disiarkan ke dunia maya, melalui Youtube. Akibatnya penilaian buruk atau negatif terhadap Umat Islam mendapat alasan dan legitimasi yang kuat. Seolah-olah inilah “wajah” Umat Islam yang kasar dan jahat.


Ternyata yang merekam dengan kamera yang telah disiapkan, adalah anggota Jema’at Ahmadiyah berinisial “A”, yang saat ini mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).


Inilah bukti awal, bahwa Umat Islam diprovokasi, agar Umat Islam marah atau emosional, untuk selanjutnya kemarahan itu disiarkan ke seluruh dunia. Akibatnya musuh-musuh Islam mendapat kesempatan untuk menghina dan merendahkan Umat Islam, sebagai sekelompok orang yang kasar dan jahat.


Lihat pula kerusuhan di Temanggung (awal 2011), di mana ada seorang non muslim yang menghina Islam dengan cara menuliskan, dan menyebarkan penghinaan tersebut. Kasus ini kemudian masuk Pengadilan Negeri Temanggung, dan yang bersangkutan divonis 5 (lima) tahun penjara.


Umat Islam Temanggung ternyata tidak puas dengan tuntutan itu, dan melakukan pelampiasan kekesalannya dengan merusak tiga buah gereja di Temanggung. Akibatnya penilaian buruk atau negatif terhadap Umat Islam mendapat alasan dan legitimasi yang kuat.


Oleh karena itu, Umat Islam hendaknya terus menerus mewaspadai dan tidak terpancing dengan provokasi. Bila terjadi penistaan, penodaan, atau penghinaan terhadap Agama Islam, maka Umat Islam hendaknya berkenan menempuh jalur hukum.


Umat Islam di manapun berada, hendaknya terus berhubungan dan berkoordinasi dengan ulama setempat, agar solusi yang ditempuh adalah solusi yang tepat dan tidak emosional. Jangan ada lagi Umat Islam yang emosional dalam menyelesaikan masalah, melainkan lebih memilih untuk terus menerus melakukan perjuangan melalui jalur hukum.


Umat Islam hendaknya mengerti, bahwa Jema’at Ahmadiyah telah menodai (menistakan) Islam, dengan cara mengakui diri sebagai muslim, tetapi mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Padahal dalam Al Qur’an telah dinyatakan oleh Allah s.w.t., bahwa Muhammad s.a.w. adalah rasulullah dan nabi Allah terakhir.


Oleh karena itu, pada tahun 1974 Rabithah Alam Islam (Organisasi Muslim Dunia) mengeluarkan fatwa, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Demikian pula pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 ini kemudian ditegaskan kembali pada tahun 2005.


Namun untuk menyelesaikan masalah ini, Umat Islam tidak boleh emosional. Umat Islam harus berkoordinasi dengan ulama, untuk selanjutnya berjuang melalui jalur hukum.


Demikian pula halnya, dengan non muslim yang menghina Islam. Umat Islam hendaknya mengerti bahwa Allah s.w.t. telah berfirman, ”Katakanlah, ”Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatupun yang setara denganNya” (QS.112:1-4).


Dengan demikian, selayaknya Umat Islam bersyukur, karena hidup dalam nilai-nilai Islam yang diridhai Allah s.w.t., yaitu hidup dalam nilai-nilai Ketuhanan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah s.w.t. dalam QS.112:1-4.


Sesungguhnya, tidak mudah menjadi muslim, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, bersabarlah...


Jangan mudah marah, dan jangan mudah emosional. Karena ada gerakan global untuk memfitnah Islam. Gerakan ini berupaya memprovokasi Umat Islam agar marah atau emosional, selanjutnya kemarahan Umat Islam ini akan direkam dan dijadikan bukti untuk menjelaskan, bahwa Umat Islam adalah sekelompok orang yang kasar dan jahat.


Oleh karena itu, Umat Islam hendaknya terus menerus bersabar, dan terus menerus berkoordinasi dengan ulama. Apabila ada masalah, maka tempuhlah jalur hukum dengan penuh kesabaran.

Minggu, 06 Februari 2011

LEGISLATED FOR GOD SERVANTS

Shariah is just another name of Islam and a pattern of thought and action given by Islam. It is a deen revealed by Allah and a way shown to us by The Prophet Muhammad (peace be upon him). It is complete code of life and presents solutions to all matters and the problems of life. Islam provides clear and unambiguous guidance for life.


In Arabic, Shariah means the clear, well-trodden path to water. The linguistic meaning of Shariah reverberates in its technical usage: just as water is vital to human life. So the clarity and uprightness of Shariah is the means of life for souls and minds. Islamically, it is used to refer to the matters of religion that God has legislated for His servants.


While the Sharia may be defined in a variety of ways, no definition that seeks to do justice to moslem thought can do without the key concept of ahkam, rendered here as ‘categorizations.’ The Sharia is, first and foremost, the totality of divine ‘categorizations of human acts’ (al-ahkam fi’l af’al, al-ahkam al-‘amaliya).


The moslems were in fact much more concerned with the explication of the concept of a divine categorization of an act, than with the explication of the concept of the Sharia as such. Frequently, rather than speaking simply of the Sharia, moslem scholars would speak of ‘Sharia categorizations’ (al-ahkam al-shar’iya).


When mankind had reached the stage of intellectual maturity and was ready to receive the last message from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam came with its complete, comprehensive, and eternal Shariah (law) for the whole of mankind.

Minggu, 30 Januari 2011

KETIKA TOKOH AGAMA BERBOHONG

Beberapa waktu lalu beberapa tokoh agama mengkritik pemerintah, dengan menyatakan bahwa pemerintah berbohong. Kritik ini tentu dimaksudkan agar jalannya pemerintahan berjalan semakin baik, sehingga rakyat semakin sejahtera.


Tetapi, bagaimana jika ada tokoh agama yang berbohong? Kejadian ini tentulah sangat disayangkan, dan tidaklah seharusnya hal ini terjadi. Tokoh agama adalah tokoh yang dekat dengan Tuhan, oleh karena itu ia tidak layak berbohong.


Tetapi, apa indikator kebohongan tokoh agama? Sebagai penentu indikator kebohongan tokoh agama bukanlah manusia, melainkan haruslah Tuhan. Hal ini dikarenakan tokoh agama bergerak dalam profesi yang berkaitan dengan Tuhan, dan mereka haruslah orang yang paling dekat, dan paling kenal dengan Tuhan.


Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui, apakah seorang tokoh agama berbohong atau tidak, adalah firman Tuhan dalam Al Qur’an Surat ke-112 (Al Ikhlas). Tidak boleh ada pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku tokoh agama yang bertentangan dengan firman Tuhan ini. Bila ada seorang tokoh agama yang pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya bertentangan dengan firman Tuhan ini, maka tokoh agama tersebut telah berbohong.


Masyarakat (rakyat) hendaklah tidak lagi mempercayai tokoh agama yang pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya bertentangan dengan firman Tuhan dalam Al Qur’an Surat ke-112 (Al Ikhlas). Jangan percaya alasan “kesejahteraan rakyat” yang diperjuangkan oleh tokoh agama yang tergolong pembohong. Sebab, jika Tuhan saja berani ia dustai (dengan berbohong), apalagi masyarakat atau rakyat.


Dalam Al Qur’an Surat ke-112 (Al Ikhlas),Tuhan berfirman: “Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung padaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatupun yang setara denganNya.”


Oleh karena itu: Pertama, apabila ada tokoh agama yang menyatakan, bahwa ada Tuhan selain Allah, maka tokoh agama tersebut telah berbohong. Kedua, apabila ada tokoh agama yang menyatakan, bahwa Tuhan itu tidak Maha Esa (karena ada Tuhan-Tuhan yang lain), maka tokoh agama tersebut telah berbohong. Ketiga, apabila ada tokoh agama yang menyatakan, bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakkan, maka tokoh agama tersebut telah berbohong. Keempat, apabila ada tokoh agama yang menyatakan, bahwa ada sesuatu yang setara dengan Tuhan, maka tokoh agama tersebut telah berbohong.


Dengan demikian, masyarakat (rakyat) perlu berhati-hati dalam mensikapi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku tokoh agama yang telah menjadi pembohong, karena pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya bertentangan dengan firman Tuhan dalam Al Qur’an Surat ke-112 (Al Ikhlas). Jangan percaya alasan “kesejahteraan rakyat” yang diperjuangkan oleh tokoh agama yang tergolong pembohong. Sebab, jika Tuhan saja berani ia dustai (dengan berbohong), apalagi masyarakat atau rakyat.

Minggu, 23 Januari 2011

THE PRIMARY RELIGIOUS

Law is the primary religious science in Islam. Once committed to Islam, the believer’s overriding concern and question is “What do I do? what is God’s will?"


Law is essentially religious, the concrete expression of God’s guidance (Shariah, path or law) for humanity. Throughout history, Islamic law has remained central to moslem identity and practice, for it constitutes the ideal social blueprint for the good society.


The Shariah has been a source of law and moral guidance, the basis for both law and ethics. Despite vast cultural differences, Islamic law has provided an underlying sense of identity, or a common code of behavior for moslem societies.


As a result, the role of Islamic law in Muslim society has been and continues to be central issue for the community of believers. For the moslem community, following the Shariah of God meant obedience to God’s continuing revelation and to His Prophet.


Issues of worship, family relations, criminal justice, and warfare could be referred to The Prophet Muhammad (peace be upon him) for guidance and adjudication. Both Quranic teaching and Prophetic example guided and governed the early Islamic state.

Minggu, 16 Januari 2011

CARA EFISIEN MEMILIH PEMIMPIN

Pada tahun 2010 di Indonesia telah dilaksanakan 244 Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dengan menelan biaya Rp. 4,2 triliun. Ironinya pada tahun 2010 sebanyak 31 juta dari 237 juta penduduk Indonesia berada dalam kondisi sangat miskin (miskin luar biasa).


Uniknya, pada tahun 2010 terdapat fenomena, yaitu 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. “Demokrasi ternyata gagal menghasilkan kepala daerah yang jujur, bersih, dan tahu malu,” demikian catatan Editorial MI tanggal 20 Januari 2011.


Allah SWT mengkritik manusia dengan menyatakan, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS.5:50).


Sesungguhnya manusia saat ini (Bangsa Indonesia) perlu belajar dari fenomena penetapan Abubakar RA sebagai Khalifah Pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Para sahabat Rasulullah Muhammad SAW memilih Abubakar RA dengan memperhatikan semangat keumatan (demi kepentingan umat) yang membutuhkan pemimpin. Oleh karena itu, para sahabat berupaya memilih pemimpin umat yang bijaksana, melalui musyawarah yang dapat mewakili kepentingan umat dalam menggapai ridha Allah SWT.


Belajar dari pemilihan Khalifah Pertama (Abubakar RA) terdapat empat kata kunci, yaitu: Pertama, “semangat keumatan”, yang identik dengan “kerakyatan”. Kedua, “bijaksana” yang merupakan kata sifat, sehingga dapat dijadikan kata benda, yaitu “kebijaksanaan”, untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan, misal: harus bijaksana; Ketiga, “musyawarah” yang merupakan kata kerja, sehingga dapat dijadikan kata benda, yaitu “permusyawaratan”, untuk menunjukkan perlunya dibentuk lembaga musyawarah. Keempat, “mewakili” yang merupakan kata kerja, sehingga dapat dijadikan kata benda, yaitu “perwakilan”, untuk menunjukkan perlunya dibentuk lembaga bagi para wakil umat.


Dengan demikian terdapat empat kata kunci dalam memilih pemimpin, yaitu: “Kerakyatan … kebijaksanaan … permusyawaratan … perwakilan.” Keempat kata kunci ini selanjutnya disusun dan ditambah dengan kata-kata lain sehingga berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”


Teks ini sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, dan hal ini bukanlah kebetulan. Ketahuilah tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini, sebab segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah SWT.


Dalam sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin (seorang muslim) mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pemikirannya. Pada saat itu Muhammad Yamin berpidato dengan judul “Asas Dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”, yang mengusulkan dasar negara Indonesia terdiri dari: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.


Setelah berpidato Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis, agar dasar negara Indonesia terdiri dari: Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Setelah Muhammad Yamin berpidato, berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945 giliran Soepomo berpidato, dan kemudian dilanjutkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soepomo menjelaskan, bahwa negara Indonesia didirikan dengan memperhatikan tiga paket pilihan, yaitu: Pertama, persatuan negara, negara serikat, atau persekutuan negara; Kedua, hubungan antara negara dan agama; Ketiga, republik atau monarki.


Sementara itu, Soekarno mengusulkan agar negara Indonesia didirikan dengan dasar: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Lima dasar negara usulan Soekarno itu, atas usul Muhammad Yamin (saat itu duduk di samping Soekarno) diberi nama “Pancasila”.


Untuk menampung usulan Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang, yang dikenal dengan nama “Panitia Sembilan” yang bertugas merumuskan dasar negara untuk dimasukkan dalam Mukadimah Hukum Dasar.


Panitia Sembilan terdiri dari: Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Achmad Soebardjo, dan Muhammad Yamin. Dari sembilan orang anggota Panitia Sembilan ini hanya A.A. Maramis yang beragama Kristen, sedangkan yang delapan orang lainnya beragama Islam.


Akhirnya Pancasila disahkan menjadi dasar Negara, melalui pengesahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di mana Pancasila dimuat pada alinea ke-4 Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.


Pada Sila Ke – 4 Pancasila dinyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Teks ini bermakna, bahwa kepentingan rakyat diperjuangankan dan dikoordinir oleh seorang pemimpin, yang dalam menjalankan tugasnya menerapkan kebijaksanaan (wisdom) melalui musyawarah dengan para wakil rakyat.


Oleh karena itu, sesungguhnya pola suksesi kepemimpinan di Indonesia bukanlah demokrasi ala Barat, melainkan pola “pemilihan khalifah”. Caranya, sebagai berikut:


Pertama, warga masing-masing RT (Rukun Tetangga) memilih Ketua RT.

Kedua, ketua-ketua RT dalam masing-masing RW (Rukun Warga) memilih Ketua RW,

Ketiga, ketua-ketua RW dalam masing-masing Kelurahan/Desa memilih Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

Keempat, para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dalam masing-masing Kecamatan memilih Camat.

Kelima, para Camat dalam masing-masing Kabupaten atau Kota memilih Bupati atau Walikota.

Keenam, para Bupati dan Walikota dalam masing-masing Provinsi memilih Gubernur.

Ketujuh, para Gubernur memilih seorang Presiden.


Dalam menjalankan tugasnya Presiden berkonsultasi dengan Dewan Gubernur; sedangkan dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur, maka Gubernur berkonsultasi dengan Dewan Bupati/Walikota.


Dengan kesederhanaan sistem suksesi kepemimpinan ini, maka akan dapat dihemat uang negara sebesar ratusan triliun rupiah. Selanjutnya seluruh uang ini dapat digunakan untuk melaksanakan sebagian program pengentasan kemiskinan, di mana pada tahun 2010 saja terdapat 31 juta orang miskin.

Minggu, 09 Januari 2011

CONTINUED TO GROW

Historians often have wondered at the remarkable success of Islam and the Prophet Muhammad (peace be upon him) in forming a new society. The pace of consolidation of this society and its evolving into one of the greatest of civilizations also has been mind-boggling.


The rise of Islam is perhaps the most amazing event in human history. Springing from a land and a people previously negligible, Islam spread within a century over half the earth, shattering great empires, overthrowing long established religions, remoulding the souls of races, and building up a whole new world (the world of Islam).


As confrontation and challenge of the existing powers provided the context for the new society to expand the territories under its control, in two other respects, the size of the Muslim community and its influence continued to grow at a rather astonishingly brisk pace.


First, representatives of the Muslim community, inspired by the call of Islam to propagate the message to the rest of the world, reached distant parts of the world. Also, the Arabs originally were a trading community, and under Islam, with trade and business considered a virtue and thus emphasized, many Muslims built trade contacts across the lands and seas and even settled in other parts of the world. Indeed, trade and propagation were often inseparable.


Second, as the Islamic polity took shape and achieved consolidation and even dominance, people of other faiths and from other parts of the world often migrated to the broad Islamic polity in search of peace, security and prosperity. The new universalist polity, not racially Arab any more, attracted people from many parts of the world: Bilal (a slave from Abyssinia, now Ethiopia), Salman from Persia, Shoaib from Rome, and so on.