Setiap muslim di Indonesia faham, bahwa Pancasila adalah dasar negara. Substansi Pancasila yang dimuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) memberi dasar konstitusional, agar segenap undang-undang yang berlaku di NKRI (Negara Kesatuan Republik
“Tidak ada asap, kalau tidak ada api”, begitulah kata pepatah. Hal inilah yang hendaknya disadari ketika memahami “Kasus HKBP Bekasi”.
Seperti diketahui, Minggu tanggal 12 September 2010 sekitar pukul 09.05 WIB, Hasian Lumbantoruan Sihombing, anggota majelis HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi ditusuk oleh orang tidak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar daerah Ciketing, Mustika Jaya, Bekasi. Pelaku berboncengan mengendarai sepeda motor lalu menusukkan senjata tajam ke tubuh Hasian Lumbantoruan Sihombing. Akibatnya, Hasian Lumbantoruan Sihombing harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Bekasi.
Sesungguhnya peristiwa buruk di Hari Minggu tersebut dapat dicegah, bila Jemaat HKBP berkenan mengikuti imbauan Kapolres Bekasi. Sebagaimana diketahui Kapolres Bekasi telah mengirimkan
Surat Kapolres Bekasi dikirimkan sekitar tiga hari sebelum Idul Fitri 2010. Surat ini bukan tanpa alasan, melainkan karena diketahui adanya potensi gangguan keamanan. Potensi ini muncul disebabkan adanya penolakan dari warga sekitar terhadap penggunaan tanah di lokasi tersebut sebagai lokasi peribadatan HKBP.
Oleh karena itu Mabes Polri membantah pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan bahwa jajaran Polri lalai melindungi Jemaat HKBP Bekasi. Polri mengaku telah menyiapkan sejumlah petugas untuk mengawal jemaat saat kebaktian. Setiap kebaktian Jemaat HKBP di lokasi ini, Polres Bekasi selalu memberikan pengawalan. Tindakan ini dilakukan, karena Polisi mengetahui potensi kerawanan.
Pepatah “Tidak ada asap, kalau tidak ada api” ternyata masih relevan, bila dilakukan penelusuran terhadap penyebab awal ketegangan antara jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Ciketing, Bekasi dengan warga setempat.
Sesungguhnya peristiwa itu berawal saat pemerintah Kota Bekasi menyegel Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah (PTI) yang beralamat di Jalan Puyu Raya No 14 RW 15, Perumahan PTI, Kelurahan/ Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi pada 21 Juni 2010. Pemerintah setempat melalui Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kota Bekasi menyegel rumah yang dijadikan gereja oleh sekitar 300 orang. Penyegelan itu dilakukan karena keberadaan gereja menyalahi peruntukan bangunan.
Sekitar bulan Juli 2010, Jemaat HKBP mencari lokasi baru untuk melakukan peribadahan, yakni sebidang tanah seluas 2.000 meter persegi di Kampung Ciketing Asem, RT.03/RW.03, Mustika Jaya, Bekasi. Tetapi warga setempat berkeberatan atas penggunaan tanah tersebut sebagai tempat ibadah Jemaat HKBP.
Demikianlah konflik yang terjadi antara warga sekitar dengan Jemaat HKBP Mustika Jaya, Bekasi. Kondisi ini mendorong penelusuran terhadap peraturan pendirian tempat ibadah.
Sesungguhnya peraturan dibuat untuk mengkondisikan semua berjalan pada relnya masing-masing, atau agar semua pihak dan semua kepentingan dapat diperlakukan dengan adil, yaitu proporsional dan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, semua pihak hendaknya dengan senang hati menjalani peraturan tersebut.
Dalam ”Kasus HKBP Bekasi” ternyata diketahui bahwa pihak Jemaat HKBP Bekasi kurang memperhatikan peraturan tentang pendirian tempat ibadah. Akibatnya warga setempat resah, karena Jemaat HKBP menggunakan rumah tinggal di Jalan Puyu Raya No 14 RW 15, Perumahan PTI, Kelurahan/ Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi untuk Gereja HKBP. Kondisi inilah yang kemudian mengundang Pemkot Bekasi untuk melakukan penyegelan, karena penggunaan bangunan tidak sesuai dengan peraturan yang ada tentang peruntukkan bangunan.
Selanjutnya Jemaat HKBP ingin terus melakukan kegiatan keagamaannya di wilayah tersebut, meskipun menggunakan tanah kosong di di Kampung Ciketing Asem, RT.03/RW.03, Mustika Jaya, Bekasi. Akibatnya, hal ini kembali memicu warga setempat untuk memprotes penggunaan tanah tersebut sebagai tempat ibadah Jemaat HKBP.
Tidak salah memang menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing karena itu telah diatur Undang-Undang Dasar. Namun dalam menjalankan hak ini hendaklah tidak sampai melangkahi peraturan yang lainnya tentang syarat berdirinya tempat ibadah.
Pelanggaran terhadap peraturan pendirian tempat ibadah merupakan upaya menikmati hak dengan mengganggu hak orang lain, dan merusak tatanan harmoni yang sedang diperjuangkan. Alangkah bijaksananya (tidak memicu konflik), bila sementara ijin pendirian rumah ibadah belum turun, Jemaat HKBP Mustika Jaya, Bekasi bergabung dengan jemaat gereja di tempat yang lain untuk beribadah.
Jika peraturan tentang pendirian tempat ibadah diperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada pihak yang akan merasa terganggu. Hal ini dibuktikan dengan adanya ribuan gereja di Indonesia, yang berdiri dengan aman dan dapat melakukan aktivitas sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, patut diduga trend informasi saat ini memperlihatkan adanya sebuah gerakan sistematis, yang berupaya membangun opini menyesatkan dengan menyatakan, bahwa di Indonesia tidak ada kebebasan beragama. Opini sesat ini kemudian disertai dengan pernyataan bahwa pluralisme di Indonesia terancam.
Kenyataannya tidaklah seperti itu, menurut Kepala Badan Litbang Departemen Agama, Atho Mudzhar pertumbuhan tempat ibadah yang terjadi sejak 1977 hingga 2004 justru meningkat. Pertumbuhan rumah ibadah Kristen justru lebih besar dibandingkan dengan masjid. Rumah ibadah umat Islam, pada periode itu meningkat 64,22 persen, Kristen Protestan 131,38 persen, Kristen Katolik meningkat hingga 152 persen (lihat Republika, 18 Februari 2006)
Laporan Majalah Time juga berbicara hal senada, dalam tulisan yang berjudul ”Christianity’s Surge in Indonesia” (http://www.time.com). Majalah ini menunjukkan adanya gelora peribadahan pemeluk Kristen di Indonesia. Dalam laporan yang ditulis Hannach Beech (26 April 2010) itu gelora pertumbuhan kristen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ledakan penganut kristen di Asia. Jumlah umat Kristen Asia meledak menjadi 351 juta pengikut pada tahun 2005, naik dari 101 juta di tahun 1970 (merujuk kepada the Pew Forum on Religion and Public Life yang berbasis Washington, D.C.)
Oleh karena itu, sangat keliru ketika ada pihak tertentu yang menyimpulkan, bahwa “Kasus HKBP Bekasi” menunjukkan tidak adanya kebebasan beragama. Sesungguhnya “Kasus HKBP Bekasi” berawal dari adanya upaya membangun gereja dengan cara melanggar peraturan, khususnya peraturan pendirian tempat ibadah. Misalnya, membangun gereja di tempat pemukiman yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Fakta-fakta seperti ini sering tidak diungkap sehingga memperkuat pemahaman, bahwa memang ada upaya beberapa pihak untuk membangun opini bahwa di Indonesia tidak ada kebebasan beragama. Isu pembangunan gereja ini kemudian dipolitisasi oleh kelompok-kelompok liberal untuk mengkampanyekan ide sesat mereka tentang pluralisme, yang telah difatwakan sebagai sesuatu yang haram oleh Majelis Ulama Indonesia.
Alasan melindungi pluralisme inilah yang digunakan untuk membenarkan kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari Islam. Penyesatan kemudian berlanjut, dengan menyatakan beberapa organisasi massa Islam sebagai orgainsasi radikal, dan karenanya dituntut untuk dibubarkan. Alasan menjaga pluralisme juga digunakan untuk membenarkan pembangunan tempat ibadah tanpa izin, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan warga sekitar. Pluralisme juga digunakan oleh pihak tertentu untuk membenarkan kegiatan pemurtadan, sehingga menimbulkan resistensi Umat Islam.
Opini sesat, bahwa di Indonesia tidak ada kebebasan beragama, kemudian oleh pihak tertentu ditambah lagi dengan opini “minoritas ditindas mayoritas”. Padahal dalam perspektif kolektif terlihat kondisi sebaliknya, di mana pihak mayoritas justru menjadi korban marginalisasi oleh pihak minoritas. Oleh karena itu, yang terjadi bukanlah “diktator mayoritas”, melainkan “tirani minoritas”.
Oleh karena itu, harmoni sosial dapat terwujud, jika segenap pihak bersedia mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang merupakan hasil kompromi majelis-majelis agama yang ada di Indonesia. Peraturan Bersama ini pada Bab IV khusus mengatur tentang ”Pendirian Rumah Ibadat”, dan dimuat dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.
Peraturan Bersama ini mengatur, bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata, dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus, yang meliputi: (1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang, yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah (desa, kecamatan, atau Kabupaten/Kota); (2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (3) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; (4) Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) kabupaten/kota.
Rekomendasi FKUB merupakan hasil musyarawah dan mufakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
Peraturan Bersama ini berlaku bagi semua penganut agama di Indonesia. Oleh karena itu, ketika Umat Islam membangun masjid mereka juga tunduk pada Peraturan Bersama ini. Demikian pula penganut agama lain, seperti: Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Dengan demikian, seharusnya Jemaat HKBP juga tunduk pada Peraturan Bersama.
Pertama, usut tuntas pelaku tindak kriminal penusukan dan aktor intelektualnya, serta bawa mereka ke muka Pengadilan.
Kedua, usut tuntas pelaku tindak pelanggaran Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang memicu konflik dan keresahan serta aktor intelektualnya, kemudian bawa mereka ke muka Pengadilan.
Pendeta Terry Jones (58 tahun) sejak tahun 1996 menjadi pendeta di
Pendeta Terry Jones adalah penggemar film Braveheart karya Mel Gibson, yang mengambil setting perang antara Skotlandia melawan Inggris dengan latar belakang agama. Terinspirasi film tersebut Pendeta Terry Jones meluncurkan seri video anti Islam yang diedarkan dalam jaringan koleganya.
Pendeta Terry Jones juga mengarang buku berjudul "Islam sama dengan Iblis". Kalimat ini juga dipampangnya di pelataran gerejanya di Gainesville, Florida, seiring kampanye anti Islamnya yang diluncurkan sejak tahun 2002. Pendeta Terry Jones juga memanfaatkan dua anaknya untuk kampanye anti Islam. Akibatnya, pada Agustus 2009 anaknya yang berumur 10 dan 15 tahun dipulangkan oleh pihak sekolah, karena mengenakan kaus bertulis "Islam adalah Iblis."
Di luar kampanye anti Islamnya ini, Gereja Dove World Outreach Center yang dipimpinnya juga menjadi sorotan karena kasus penggelapan pajak. Menurut koran lokal “Gainesville Sun”, kantor pajak setempat mengatakan, bahwa nilai properti kompleks gereja tersebut dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya kepada kantor pajak setempat, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya.
Pendeta Terry Jones telah melakukan inisiasi hari pembakaran Al Qur’an melalui Facebook, yang didukung oleh 8000 orang penggemarnya di dunia maya. Inisiasi adalah proses yang berkaitan dengan kemampuan membuat suatu keputusan, rencana dan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan tertentu.
Pendeta Terry Jones melansir kampanye anti Islamnya dengan menambahkan, bahwa Islam mendukung kekerasan. Pendeta Terry Jones menutup mata terhadap fakta kekejian Pemerintah Barat (NATO, Amerika Serikat, dan Israel) di Afghanistan (sejak 2002), Iraq (sejak 2003), dan Palestina (sejak 1948). Untuk kegiatan anarkisnya, Pendeta Terry Jones menyediakan 200 buah Al Qur’an untuk dibakar di halaman gerejanya pada tanggal 11 September 2010, dan meminta pendukungnya untuk melakukan hal serupa di tempat masing-masing.
Uniknya, rencana anarkis Pendeta Terry Jones justru mendapat tentangan dari Pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat. Berbagai tekanan mulai menghampiri Pendeta Terry Jones, mulai dari Presiden Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Panglima Militer Amerika Serikat di Afganistan, dan masyarakat Amerika Serikat.
Pada awalnya Pendeta Terry Jones bersikukuh pada rencananya untuk membakar Al Qur’an di halaman gerejanya pada tanggal 11 September 2010. Ia menyatakan, "Saya cuma membakar buku, bukan membunuh." Namun tekanan terus mendesaknya, termasuk dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang menegaskan, bahwa tindakan Pendeta Terry Jones akan membahayakan nyawa prajurit Amerika Serikat, karena akan menyemangati Pejuang Muslim di negara-negara yang diduduki Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat bersikap lebih diplomatis, dengan mengatakan, bahwa tindakan Pendeta Terry Jones bertentangan dengan fondasi berdirinya negara Amerika Serikat.
Akhirnya karena tekanan yang semakin berat, pada tanggal 10 September 2010 Pendeta Terry Jones mengumumkan pembatalan rencananya ke media massa. Dengan di dampingi Ketua Islamic Society di Florida (Imam Muhammad Musri), Pendeta Terry Jones menyatakan, “Kami membatalkan niat kami!”
Pernyataan Pendeta Terry Jones tersebut dibantah oleh salah satu inisiator pembangunan masjid dan proyek Islamic Center di dekat Ground Zero (tepatnya Blok Park-51), Sharif El-Gamal. Menurut Sharif El-Gamal tidak ada kesepakatan pembatalan proyek tersebut dengan Terry Jones. Sharif El-Gamal mengatakan, bahwa pembangunan Islamic Center berlantai 13 itu akan tetap berlanjut, seperti rencana semula. Bantahan senada juga disampaikan tokoh muslim
Sebagai salah satu kekuatan
Pihak-pihak yang berkonspirasi untuk membubarkan FPI, antara lain: Pertama, kelompok yang selama ini melakukan bisnis haram, seperti: sindikat narkoba, perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Kedua, kelompok yang ingin menyusupkan sekularisme, dan liberalisme dalam praktek keagamaan masyarakat. Ketiga, kelompok yang merasa kepentingan politiknya terganggu, karena undang-undang yang mereka perjuangkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misal undang-undang lokalisasi perjudian dan pelacuran.
Berdasarkan fakta-fakta itu, maka Umat Islam layak mendukung keberadaan FPI, dengan tetap mengajak dan mendorong FPI untuk tampil lebih sejuk, dan memperhatikan aspek legal (hukum) dalam perjuangan dan pembelaannya terhadap Islam. Umat Islam tentu masih ingat beberapa kejadian penting, yang menunjukkan pembelaan FPI bagi Umat Islam, misal:
Pertama, FPI yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 oleh beberapa ulama dan habaib di Jakarta, pada tanggal 14 – 18 Oktober 1998 membentuk BPF DPP-FPI (Badan Pencari Fakta Dewan Pimpinan Pusat - FPI) untuk mengadakan investigasi terhadap kasus teror, pembantaian, dan pembunuhan terhadap para ulama, kyai, ustadz, dan guru ngaji dengan dalih dukun santet di beberapa wilayah di Pulau Jawa, seperti: Demak, Pasuruan, Jember, Purbalingga, dan Banyuwangi. BPF DPP-FPI dipimpin langsung oleh Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, Lc.
Kedua, pada tanggal 21 Oktober 1998 DPP-FPI mengeluarkan “Pernyataan Sikap dan Seruan kepada Presiden Republik Indonesia” berdasarkan hasil kerja BPF DPP-FPI dari tanggal 14-18 Oktober 1998, yang berkaitan dengan kasus teror, pembantaian, dan pembunuhan terhadap para ulama, kyai, ustadz, dan guru ngaji dengan dalih dukun santet di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1998 DPP-FPI mengeluarkan ”Seruan Jihad” terhadap ”Pasukan Ninja, yang telah menteror, membantai, dan membunuh para ulama, kyai, ustadz, dan guru ngaji dengan dalih dukun santet di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Hasilnya, tidak ada lagi teror, pembantaian, dan pembunuhan terhadap para ulama, kyai, ustadz, dan guru ngaji oleh “Pasukan Ninja”. Orang-orang dzalim ini disebut “Pasukan Ninja”, karena pada saat beroperasi mereka memakai pakaian seperti ninja (pakaian pembunuh ala Jepang tradisional).
Ketiga, pada tanggal 22 November 1998 terjadi “Insiden Ketapang” di Jakarta di mana sebuah masjid di Wilayah Ketapang, Gajah Mada, Jakarta Pusat, dirusak oleh 600 orang preman. Sementara itu, masyarakat sekitar masjid tidak mampu menghadapi para preman. Oleh karena itu, FPI mengirim laskarnya, yaitu Laskar Pembela Islam, untuk memukul mundur para preman yang menyerang masjid dan warga di sekitar masjid tersebut. Laskar Pembela Islam dipimpin oleh KH. Tb. M. Siddiq AR, di bawah komando Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq. Selanjutnya, pada tanggal 26 November 1998 DPP-FPI mengeluarkan pernyataan mengenai kronologis “Insiden Ketapang”, yang antara lain berisi informasi tentang diserangnya perkampungan muslim oleh sejumlah preman. Kronologis tersebut disampaikan dalam acara tatap muka dengan komisi A DPRD DKI Jakarta.
Keempat, pada Tanggal 1 Desember 1998 DPP-FPI mengeluarkan pernyataan sikap tentang “Insiden Kupang” di Nusa Tenggara Timur, yang intinya mengecam tindakan sekelompok orang yang telah merusak/membakar sejumlah masjid, dan membantai/ membunuh/menganiaya sejumlah muslim di Kupang.
Kelima, pada tanggal 21 Januari 1999 DPP-FPI beraudiensi ke Mabes TNI (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia) di Cilangkap, untuk memohon agar TNI berkenan segera mengatasi “Kerusuhan Ambon” yang telah menewaskan ribuan muslim Ambon.
Keenam, pada tanggal 5 Oktober 2001 Laskar Pembela Islam melakukan demonstrasi menentang keras arogansi Amerika menyerang Afghanistan dengan dalih memburu Usamah Bin Laden. Pada tanggal 7 – 9 Oktober 2001 Laskar Pembela Islam mengepung Kedutaan Besar Amerika Serikat selama tiga hari tiga malam sebagai protes terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober 2001 melalui media massa, Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq, mengutuk keras serangan Amerika Serikat ke Afganistan, dan memprotes keras pernyataan Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush yang menyatakan, bahwa Indonesia sebagai salah satu dari 40 negara yang mendukung serangan Amerika Serikat ke Afghanistan.
Umat Islam tentunya juga maklum, bahwa pembelaan FPI terhadap Umat Islam memiliki resiko yang besar bagi tokoh-tokoh FPI. Umat Islam tentu masih ingat insiden, yang antara lain sebagai berikut:
Pertama, pada tanggal 11 April 1999 mobil Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Rizieq ditembaki oleh orang yang tak dikenal. Kedua, pada tanggal 23 Juli 2000 Al-Habib Sholeh Alattas, penasihat FPI, ditembak hingga terbunuh di Jakarta. Ketiga, pada tanggal 24 Juli 2000 KH. Cecep Bustomi, deklarator FPI, dibrondong tembakan hingga tewas di Serang. Keempat, pada tanggal 13 Desember 2000 rumah kediaman Al-Habib Sholeh Al-Habsyi, Ketua Majelis Syura FPI Jawa Barat, dijarah dan dibakar segerombolan preman.
Demikianlah dinamika FPI, yang dapat menjadi petunjuk tentang pentingnya FPI bagi Umat Islam. Oleh karena itu, Umat Islam menentang upaya konspirasi untuk membubarkan FPI. Umat Islam faham, bahwa banyak hal yang harus diperbaiki pada FPI, tetapi keberadaan organisasi
.jpg)
